PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN JASA

Judul :PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN JASA

Sumber :http://eprints.undip.ac.id/18448/1/NUR_DEWI_ALFIYANAH.pdf

Kesimpulan :

Pengaturan kegiatan perusahaan jasa penilai tidak dijumpai baik dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-UndangHukum Dagang (KUHD). Pengaturan kegiatannya tidak saja meliputi keperdataan(perjanjian penilaian) tetapi juga administrasi yang harus dipenuhi untuklegalitas/keabsahan kegiatan penilaian. Dilihat dari

PENGARUH PERKEMBANGAN TELEMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Judul :

PENGARUH PERKEMBANGAN TELEMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Link/Sumber : http://www.pdfssearch.com/ASPEK-PERLINDUNGAN-HUKUM-DALAM-TRANSAKSI-MELALUI-MEDIA-INTERNET

Penulis : Zulkarnain Sitompul

KESIMPULAN:

Telematika dapat menindak ada nya pencucian uang karena dengan pesatnya perkembangan telematika dapat melacak tindakan pidana pencucian uang depat cepat dan tepat.

STRATA SDM UNTUK INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA DENGAN PERTIMBANGAN TEKNO-EKONOMI

Judul : STRATA SDM UNTUK INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA DENGAN PERTIMBANGAN TEKNO-EKONOMI

Penulis : AHMAD SYAUKAT*, TJIPTA SUHAEMI**

Sumber/Link : http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/22_AhmadSyaukat%20237-248.pdf

KESIMPULAN

Pilihan pilihandan waktu pengembangan teknologisudah tentu dilaksanakan berdasarkan prioritasyang konsisten dengan strategi pengembanganprogram energi nuklir dan sumber daya, baikSDM dan finansial yang tersedia untukmengeksploitasi teknologi.Pendekatan normatif yang implisit dalamkebanyakan panduan keselamatan nuklir dariIAEA langsung atau tidak langsung diikutidalam pembangunan jenjang fungsional dankeahlian SDM. Pendekatan ini dilaksanakandan disesuaikan dengan pengalaman ataukebutuhan organisasi. Batan membina jenjangpranata nuklir yang berkaitan dengan kegiatanpengelolaan instalasi nuklir. BPPT membinajenjang perekayasa yang berkaitan denganperancangan dan pembuatan peralatan.Sedangkan Bapeten membina jenjang pengawasradiasi yang berkaitan dengan pengaturan,perizinan dan inspeksi serta supervisi pemanfaatan tenaga nuklir. PengembanganSDM dengan prosedur formal ini dapatmenghasilkan keahlian yang juga bersifat lokalapabila spesifikasi keahlian sebagai acuanpenilaian tidak cukup rinci

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Judul : KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) FENOMENA GLOBAL: Suatu Kajian Aspek Hukum

Penulis : Hasim Purba Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Sumber/Link : http://www.pdfssearch.com/KAWASAN-EKONOMI-KHUSUS-(KEK)-FENOMENA-GLOBAL:-Suatu-Kajian-Aspek-Hukum

KESIMPULAN

pemerintah Indonesia harus mampu memperjuangkan posisi tawar kita, sehingga dalam pelaksanaan KEK, Indonesia juga memperoleh manfaat keuntungan yang signifikan dan proporsional, di samping itu Indonesia juga harus terhindar dari sapi perahan negara maju/investor asing dalam program KEK tersebut.

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN

Judul :ASPEK HUKUM TRANSAKSI (PERDAGANGAN)

MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBAL:

SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Penulis : Marcella Elwina S

Sumber/Link : http://dt.tp.ac.id/doc/hukum+ekonomi+di+era+globalisasi#download

KESIMPULAN

Secara umum berbagai masalah hukum yang berhubungan dengan substansi hukum maupun prosedur hukum dalam transaksi e-commerce memang sudah dapat terakomodasi dengan pengaturan-pengaturan hukum yang ada, terutama dengan aturan-aturan dalam KUH Perdata. Namun karena karakteristiknya yang berbeda dengan transaksi konvensional, apakah analogi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi bisnis pada umumnya dapat diterima dalam transaksi e-commerce? Demikian pula dengan validitas tanda tangan digital (digital signatures). Bila hal demikian tidak dapat diterima, tentunya dibutuhkan aturan main baru untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam rangka melindungi para pihak dalam transaksi

PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Judul : PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Penulis : Suminto, M.Sc.Economist, The Indonesia Economic Intelligence

Sumber/Link :

http://www.iei.or.id/publicationfiles/Pengelolaan%20APBN%20dalam%20Sistem%20Manajemen%20Keuangan%20Negara.pdf

kesimpulan:

pengelolaan APBN dalam sistem manajemen keuangan Negara perlu dilakukan dengan baik dan sesuai aturan agar semua pengeluaran atau pembelanjaan Negara dapat berjalan baik.