TRAGEDI PRIOK

Bentrokan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat di makam Mbah Priok kemarin mengingatkan kita pada peristiwa berdarah 26 tahun silam, tepatnya Tragedi Priok 1984. Dua peristiwa yang sama-sama menelan korban jiwa itu terjadi di kawasan yang sama: Tanjung Priok, Jakarta Utara, kawasan yang berkarakter keras dengan masyarakat yang sangat agamais.

Isu yang menjadi persoalan dua peristiwa itu memang berbeda. Namun, banyak hal yang membuat tragedi itu mempunyai kemiripan. Paling tidak, darah sama-sama membasahi tanah Priok. Itu berarti sama-sama menunjukkan adanya represi aparat keamanan yang membuat situasi menjadi tidak terkendali.

Dalam tragedi 1964, bentrokan muncul karena warga menolak asas tunggal Pancasila. Yang terkini, masyarakat marah karena menolak mentah-mentah keinginan Pemda DKI yang akan menggusur kompleks makam tokoh yang menjadi panutan warga setempat: makam Mbah Priok. Tokoh ini menjadi penting karena menyebarkan Islam di kawasan tersebut pada abad 18.

Menolak asas tunggal Pancasila dan menolak penggusuran makam Mbah Priok adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya mempunyai persamaan, yakni warga merasa tersinggung karena simbolnya terganggu. Tetapi, mengapa kedua peristiwa itu berakhir dengan anarkistis? Apakah itu menunjukkan aparat kita tidak bisa membaca kondisi psikologis massa? Apakah aparat Satpol PP tidak memahami karakter keras dan militan masyarakat setempat?

Korban sudah berjatuhan. Pada Peristiwa Priok 1984, aparat keamanan mengatakan 18 tewas, namun info lain mencapai ratusan jiwa. Saat itu pemerintah Soeharto yang sangat militeristis mengesahkan pendekatan progresif. Yang patut kita sesali, mengapa di era reformasi dan supremasi sipil ini tindakan represif semacam itu muncul lagi?

Peristiwa bentrokan di makam Mbah Priok, yang setidaknya telah memakam dua korban tewas serta puluhan luka berat, menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Terutama bagi para aparat pemerintahan. Salah satu pelajaran penting itu adalah kurangnya komunikasi aparat dengan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah (DKI Jakarta) tidak bisa secara lengkap memberikan informasi kepada masyarakat. Buktinya, aparat mengatakan tidak akan menggusur makam Mbah Priok. Pemda DKI justru akan memugar area makam itu. Mengapa di telinga masyarakat terdengar akan terjadi penggusuran makam. Itu berarti tidak ada komunikasi yang baik.

Hal lain lagi, mengapa Pemda DKI lebih mengedepankan pendekatan represif itu dengan menurunkan pasukan Satpol PP yang begitu besar. Padahal, kondisi psikologis masyarakat setempat sedang tersulut. Itu menunjukkan bahwa penguasa sangat yakin bahwa metode kekerasan sangat ampuh untuk menyelesaikan masalah. Jangan heran kemudian korban berjatuhan. Ini tentu sangat kita sesalkan.

Peristiwa seperti di makam Mbah Priok itu sebenarnya juga banyak terjadi di daerah lain. Sejumlah peristiwa penggusuran yang berakhir dengan ricuh serta memakan korban jiwa juga terjadi karena pendekatan represif itu. Sering penguasa mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan fisik, padahal masih ada ruang dialog.

Bagi aparat atau penguasa di mana saja, jadikanlah peristiwa kerusuhan di makam Mbah Priok itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Dahulukan komunikasi dan sosialisasi kepada rakyat dalam setiap proyek pembangunan. Pastikan bahwa rakyat mengetahui secara utuh apa yang diinginkan pemerintah. Pemerintah juga harus mendengar dan mengakomodasi keinginan rakyatnya.

Tentu, kita tidak menginginkan peristiwa di makam Mbah Priok itu terulang. Apalagi, peristiwa Priok 1984 yang sangat represif dengan menembak masyarakat secara membabi buta. Marilah kita mementingkan dialog dan komunikasi yang intensif. Bukan senjata yang membuat darah mengalir. (*)

Sumber(http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=128432)

komentar :
menurut saya segala masalah dapat kita selesaikan dengan cara baik-baik tanpa menggunakan kekerasan.Karena kekerasan bukalah jalan keluar yang bijak,mengenai kasus priok ini,menurut saya terlalu terlihat tidak berprikemanusaiaan dan terkesan anarkis.Ini merupakan pelajaran untuk kita agar bisa lebih mengontrol diri kita dalam menangani suatu masalah.

KASUS MARKUS PAJAK

JAKARTA - Usai bertemu Kapolri pagi ini, satgas pemberantasan mafia hukum langsung bertemu dengan Jaksa Agung terkait dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan.
“Perkembangannya baik. Kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan tim pemberantasan mafia hukum kepolisian. Yang tadi kami dengarkan dari kepolisian, ini tim gila,” ungkap Sekretaris satgas pemberantasan mafia hukum, Denny Indrayana, di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (29/3/2010).

Denny menjelaskan, tim gila yang dimaksud siap melibas tanpa pandang bulu untuk mengungkap skandal mafia hukum di lembaga penegak hukum.

“Tim yang dari kepolisian, tim yang dipakai kacamata gelap tabrak. Siapa pun yang terlibat dalam masalah ini insya Allah akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Karena dari itu, kami langsung koordinasi dengan Jaksa Agung. Ini tidak direncanakan. Ini langsung setelah dengar perkembangan dari Kapolri, kita langsung kemari,” tutur Denny.

Kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji, Denny mengaku menyampaikan perkembangan terkait penanganan kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Andi Kosasi dahn Gayus Tambunan, kepada Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

“Kita sampaikan perkembangan, tanggapannya positif dari Jaksa Agung. Dan pada saatnya kita juga akan bertemu dengan Mahkamah Agung untuk siap-siap. Karena ini bisa satu tim besar. Praktik mafia hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman sipil, dan pajak,” bebernya.

Karena itu Denny meyakini dalam waktu dekat ini kasus penggelapan pajakl yang melibatkan unsur lembaga penegak hukum akan terkuak.

“Jadi indikasi ini dalam waktu dekat insya Allah akan terbongkar. Doain saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan ada sesuatu yang lebih jelas,” harapnya.

sumber :(http://news.okezone.com/read/2010/03/29/339/317105/tim-gila-tangani-kasus-markus-pajak)

komentar :
menurut saya kasus markus ini adalah salah satu pembuktian kalau hukum di indonesia ini tidak terlalu di perhatikan oleh para pejabat-pejabat tinggi di indonesia,sehingga kasus seperti ini pandang biasa saja.Menurut saya penindakan tegas dari pemerintah adalah jalan keluar dari penyelesaian kasus ini,dengan kata lain akan membuat para pelaku markus menjadi jera.

DEFERENSIASI SOSIAL

Pengertian Deferensiasi social
Menurut kamus sosiologi: differensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis.
Pengertian sama disini menunjuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya, walaupun dalam kenyataanya terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menganggap golongannya lebih tinggi daripada yang lain.
Contoh kasus:
Kaum rasis di Afrika Selatan menganggap golongan warga masyarakat kulit hitam berada dibawah lapisan golongan masyarakat kulit putih, paham ini disebut rasialisme. Dengan paham ini, orang menganggap golongan atau budaya sendiri lebih tinggi dibandingkan budaya lain.
Kemajemukan social ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut:
1. Berdasarkan ciri fisik
 Timbul karena perbedaan cirri-ciri fisik tertentu. Missal, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hidung dan rahang disebut cirri-ciri fenotip kuantitatif.
2. Berdasarkan ciri social
 Timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Contoh: pola perilaku seorang tentara akan berbeda dengan pola perilaku seorang guru.
3. Berdasarkan ciri budaya
 Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, system kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan. Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari pakaian adat, bahasa, kesenian, arsitektur dan agama.

Bentuk-Bentuk Diferensiasi Sosial
Diferensiasi Ras
Ras  suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama.
Secara garis besar ras dibagi menjadi 3:
1. Ras monggoloid (berkulit kuning dan coklat)
2. Ras Negroid (berkulit putih)
3. Ras Kaukasoid (berkulit putih)

A.L. Kroeber membuat klasifikasi manusia berdasarkan ras sebagai berikut:
1. Ras Austrialoid mencakup penduduk asli Australia (Aborigin)
2. Ras Monggoloid mencakup:
a. Asiatic Monggoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur)
b. Malayan Monggoloid (Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Fhiliphina, dan Taiwan)
c. American Monggoloid (Penduduk asli Amerika)
3. Ras Kaukasoid mencakup:
a. Nordic (Eropa Utara, sekitar laut Baltik)
b. Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur)
c. Mediteranian (sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab dan Iran)
d. Indic (Pakistan, India, Bangladesh, dan SriLanka)
4. Ras Negroid mencakup:
a. African Negroid (Benua Afrika)
b. Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya, Filiphina)
c. Melanesian (Irian, Melanesia)
5. Ras-ras khusus (tidak dapat di klasifikasikan dalam keempat ras pokok), yaitu:
a. Bushman (Gurun Kalahari, Afrika Selatan)
b. Veddoid (Pedalaman SriLanka, dan Sulawesi Selatan)
c. Polynesian (kepulauan Micronesia, dan Polynesia)
d. Ainu (di pulau Karatufo dan Hokaido, Jepang)
Diferensiasi Suku Bangsa (etnis)
Diferensiasi Klan
Diferensiasi Agama
Diferensiasi Jenis Kelamin
Diferensiasi Profesi

(sumber :http://laala.ngeblogs.com/2010/03/19/deferensiasi/)

komentar :
menurut saya deferensiasi tidak jauh beda dengan stratifikasi sosial.Dan memang hal ini secara spontanitas ada di masyarakat dan sudah lama ada.Deferensiasi memang pembeda atau penggolongan masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan tertentu.

KASTA

Kata “kasta” berasal dari bahasa Portugis “caste” yang berarti pemisah, tembok, atau batas. Sejarah kasta yang dituduhkan pada masyarakat Hindu berawal dari kedatangan Bangsa Portugis yang melakukan pengarungan samudra ke dunia timur yang didasari atas semangat Gold (memperoleh kekayaan) Glory (memperoleh kejayaan) dan Gospel (penyebaran agama/penginjilan). Caste yang dalam sejarah portugis sudah berlangsung lama akibat proses Feodalisme. Bahkan feodalisme ini terjadi pada semua sejarah masyarakat dunia. Di Inggris muncul penggolongan masyarakat secara vertikal dengan membedakan namanya seperti Sir, Lord, Duke, dll. Gelar-gelar kebangsawanan Teuku dan Cut masih diterapkan secara kental di Aceh, di Jawa sendiri juga diterapkan dalam pemberian nama raden.

Feodalisme di masyarakat Hindu sendiri muncul dengan menyalah artikan konsep Catur Varna yang diungkapkan dalam Veda. Veda sama sekali tidak mengenal sistem kasta dan tidak ada satu kalimatpun dalam Veda yang menulis kata “kasta”. Catur Varna sebagaimana disebutkan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita 4.13

catur-varnyam maya srstam
guna-karma-vibhagasah
tasya kartaram api mam
viddhy akartaram avyayam

“Catur varna adalah ciptaan-Ku, menurut pembagian kualitas dan kerja, tetapi ketahuilah bahwa walaupun Aku penciptanya, Aku tak berbuat dan merubah diri-Ku”

Sloka ini sudah dengan sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa Catur Varna diciptakan oleh Tuhan sendiri pada seluruh tataran kehidupan manusia. Catur Varna hanya didasarkan oleh kerja dan kualitas seseorang, bukan berdasarkan kelahiran sebagaimana produk kasta yang selama ini dilontarkan.

Catur Varna membagi manusia kedalam 4 bagian, yaitu;

a. Brahmana

Adalah mereka yang memiliki kecerdasan tinggi, mengerti tentang kitab suci, ketuhanan dan ilmupengetahuan. Para Brahmana memiliki kewajiban mengajarkan ajaran ketuhanan dan ilmupengetahuan ke masyarakat. Brahmana juga memiliki kewajiban sebagai penasehat pada kaum kesatria dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rsi, Pedanda, Pendeta, Pastur, Kyai dan pemuka-pemuka agama lainnya, Dokter, Ilmuwan, Guru dan profesi yang sejenis dapat digolongkan kedalam Varna Brahmana

b. Ksatria

Adalah mereka yang memiliki sikap pemberani, jujur, tangkas dan memiliki kemampuan managerial dalam dunia pemerintahan. Mereka yang masuk kedalam golongan Varna Ksatria antara lain; raja/pemimpin negara, aparatur negara, prajurit/angkatan bersenjata.

c. Vaisya

Adalah mereka yang memiliki keahlian berbisnis, bertani dan berbagai profesi lainnya yang bergerak dalam bidang ekonomi. Dalam varna ini termasuk pedagang, petani, nelayan, pengusaha, dan sejenisnya.

d. Sudra

Adalah mereka yang memiliki kecerdasan terbatas, sehingga mereka lebih cenderung bekerja dengan kekuatan fisik, bukan otak. Contoh profesi sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang becak dan sejenisnya.

Penggolongan ini akan tetap hidup di masyarakat manapun karena watak, karakter, kecerdasar yang menentukan profesi seseorang tidaklah sama. Harus ada bos dan harus ada pembantu. Harus ada raja/ pemimpin dan harus ada rakyat yang dipimpin. Keempat golongan masyarakat ini harus bekerjasama untuk menciptakan masyarakat dunia yang harmonis dan bahagia. Jika kaum Vaisya mogok kerja, maka roda perekonomian tidak akan jalan dan terjadi krisis ekonomi. Jika kaum brahmana tidak menjalankan tugasnya, masyarakat mungkin akan kacau karena moral, agama dan pengetahuan masyarakat menjadi kurang, jika para administrator negara tidak jalan, maka negara bersangkutan menjadi lemah dan mungkin akan terjadi chaos dalam masyarakat. Jika para sudra / kaum buruh mogok kerja maka perekonomian dan kehidupan 3 golongan yang lain juga menjadi timpang.

Hanya saja akibat proses feodalisme, egosime dan keinginan untut menancapkan kuku kekuasaan, manusia sebagai orang tua berusaha menancapkan dan mengibarkan bendera kekuasaan yang sama kepada anaknya meskipun sang anak tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan orang tuanya.

Orang tua terpelajar yang berkedudukan sebagai pemuka agama dan masuk kedalam golongan brahmana ingin agar anaknya dihormati dengan menjadikannya sebagai seorang Brahmana meskipun si anak tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam filsafat ketuhanan maupun pengetahuan lainnya.

Demikian juga pemimpin negara / raja berkeinginan agar garis keturunan biologisnyalah yang tetap berkuasa dan dihormati masyarakat sehingga dia memberikan nama gelar kebangsawanan pada anaknya yang meskipun kecerdasan anak tersebut sangat rendah dan tidak layak menjadi pemimpin.

Jadi, konsep pembagian penduduk secara vertikal yang berdasarkan kelahiran / trah / keturunan yang selama ini diterapkan baik di masyarakat Hindu sendiri ataupun di luar masyarakat Hindu sangatlah bertentangan dengan konsep ajaran Veda / Hindu sehingga masalah ini merupakan tantangan kita bersama untuk menghilangkan salah kaprah ini dari sistem sosial masyarakat dunia.

Sumber :(http://ngarayana.web.ugm.ac.id/2009/07/hindu-mengajarkan-sistem-kasta/)
komentar :
menurut saya sitem kasta justru akan menimbulkan kecemburuan sosial antara satu golongan dengan golongan lain.Hal ini dikarenakan sistem kasta ini adalah sistem yang menggolongkan masyarakat berdasar keturunan,sehingga terlihat jelas bahwa sistem kasta ini justru membuat jarak di dalam masyarakat.Selain itu sistem kasta tidak dapat lagi digunakan secara penuh saat ini.Hal ini semakin maju zaman maka pola pikir setiap manusia semakin maju pula,sehingga penggolongan masyarakat lebih ditekankan pada pekerjaannya dan jabatannya.

ALAM MENANGIS

Ku tatap laut yang luas
lalu ku bertanya ,
mengapa alam tak lagi bersahabat?
salahkah kita yang hidup?
Aku tatap awan
lalu ku bertanya,
mengapa bencana harus terjadi di bumi ku?
salahkah kita yang hidup?
tapi hanya kesunyian yang ku dapat
semua diam tanpa kata
lalu siapa yang harus ku salahkan?
yang hidupkah atau alam?
tapi ternyata alam menangis
alam marah,
alam pun mulai mengeluarkan kekecewaannya
salahkah aku?
maka pertanyaan itu
kembali kepada diriku
benarkah aku?
aku memang benar salah
ku hancurkan alam ku
ku acuhkan keberadaannya
lalu kesadaranlah yang datang
tak mungkin ku hancurkan alam ku lagi





karya : vidyanti.harsa

PENANGANAN KASUS GAYUS

Jakarta, (tvOne)

Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pekan depan akan memeriksa lima jaksa yang menangani berkas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan, diantaranya Cirrus Sinaga, jaksa peneliti berkas tersebut.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja, di Jakarta, Rabu (31/3), mengatakan, untuk tahap pertama akan dilakukan pemeriksaan terhadap lima jaksa yang menangani perkara tersebut. "Paling tidak pemeriksaannya pekan depan sudah dimulai, karena surat perintah pemeriksaannya sudah ada," katanya.

Sebelumnya, Tim Eksaminasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani perkara Gayus HP Tambunan menemukan fakta bahwa jaksa peneliti tidak cermat dalam menangani berkas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak itu. Ia menegaskan, pada intinya semua jaksa yang menangani perkara tersebut akan diperiksa oleh bidang pengawasan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, dari hasil kerja tim eksaminiasi atau pengkaji perkara Gayus HP Tambunan itu, ditemui banyak keanehan. "Banyak keanehan-keanehannya dalam penanganan perkara Gayus Tambunan," katanya.

Disebutkan, mengapa tindak pidana korupsinya tidak dikenakan kepada Gayus HP Tambunan. "Apa ini (jaksa yang menangani perkara) karena kebodohan, keteledoran, apa ada kepentingan. Kebodohan tidak, kecerobohan tidak tertutup kemungkinan, kepentingan tidak tertutup kemungkinan," katanya.

Karena itu, hasil tim eksaminasi itu ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk melihat dari segi apakah ada pelanggaran kode etik profesi. "Pasalnya kerja tim eksaminasi untuk melihat penanganan perkaranya, sedangkan Jamwas mengenai orangnya," katanya. (Ant)

Sumber :(http://hukum.tvone.co.id)

Komentar :
menurut saya penangan kasus gayus ini memang harus ditindak lanjuti dengan tegas dan seadil-adil nya.Ini sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang melarang para pejabat di perpajakan yang ingin melakukan markus(makelar kasus).Hal ini juga untuk kebaikan generasi berikutnya agar tidak pernah lagi terulang kasus seperti ini.Karena kasus ini sangat merugikan negara.

ARTIS MERAMBAH DUNIA POLITIK

Publik figur dari kalangan artis kini sudah merambah ke dunia politik. Bahkan kemenangan artis di sejumlah pemilihan gubernur menjadi fenomena poltik praktis saat ini.

Beberapa kalangan menyebutkan artis hanya bisa melakukan berakting, bergaya hidup jetset, dan berfoya-foya. Namun, paradigma tersebut sedikit demi sedikit berkurang.

Rano Karno, salah satu artis yang menepis paradigma tersebut. Aktor kelahiran Jakarta, 8 Oktober 1960 ini menang di Pemilihan Kabupaten Tangerang. Tidak tanggung-tanggung, saat itu dia dicalonkan 15 partai menyokongnya dan memasangkan Rano dengan Ismet Iskandar. Tak salah memilih akhirnya, pasangan ini gol dan menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2008-2013.

Kemenangan Rano ternyata bukan salah satunya artis yang menjajal dunia politik. Sebut saja aktor laga Hollywood Arnold Schwarzeneger yang saat ini menjadi Gubernur California. Selain itu Joseph Estrada yang menjadi Presiden Filipina. Ada juga Ronald Reagan yang menjadi Presiden Amerika di era '80-an.

Kali ini, Yusuf Macan Effendi atau biasa dikenal dengan Dede Yusuf menjajal dunia tersebut. Antusias itu disambut Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia pun disandingkan dengan Ahmad Heryawan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat.

Dalam pemilihan Pilgub 13 April 2008 kemarin, pasangan yang awalnya tidak diunggulkan dalam pilgub ini, justru melesat jauh meninggalkan dua calon lainnya. Berdasarkan penghitungan cepat, suara Hade (sebutan Heryawan-Dede Yusuf) meduduki peringkat pertama dari lima lembaga perhitungan independen.

Fenomena artis memimpin bangsa mendapat perhatian Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani. Dia menilai fenomena menggandeng artis dalam pilgub justru akan menguntungkan pasangan itu sendiri.

Dia mencontohkan pasangan Rano Karno yang mendapingi Ismet. Saiful menjelaskan dengan status keartisan yang dimiliki Rano, menjadi kantong suara dalam pilgub hingga terpilih di Kabupaten Tangerang.

Keuntungan lainnya, lanjut Saiful, dengan keartisan yang dimiliki seorang akan memudahkan pasangan tersebut dikenal masyarakat secara luas. Sehingga tidak memerlukan pasangan tersebut mengekspos diri secara berlebihan.

Namun apakah keahlian seorang artis dapat menyelesaikan permasalah yang ada bangsa dan masyarakat secara tuntas? Apakah cukup dengan modal ketenaran semua masalah akan selesai? Jadi kita lihat saja kinerja para artis kita di dunia perpolitikan.

sumber:(http://news.okezone.com/read/2008/04/14/59/100494/59/artis-merambah-dunia-politik)

komentar:
Menurut saya sah-sah saja kalau artis merambah dunia politik karena berpolitik diperbolehkan untuk siapa saja,dan semua orang berhak mencoba masuk didunia politik.Tapi alangkah bagusnya kalau berpolitik itu diikuti dengan kemampuan yang sesuai,karena apabila kita berpolitik tidak mempunyai kemampuan maka akan membuat masyarakat kecewa.Semua tinggal kembali kepada diri kita masing-masing sejauh mana kita mampu mempertanggung jawabkan apa yang kita lakukan dengan menunjukkan kinerja yang sebaik mungkin.